KPK Mendukung Kemendagri untuk Setop Sementara Penyaluran Bansos dari APBD Menjelang Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam meminta pemerintah daerah untuk menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dukungan dan Pengawasan

• Tujuan Utama: Langkah ini didukung oleh KPK guna memitigasi potensi konflik kepentingan dan praktek money politic. KPK akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos ini.

• Pengawasan Masyarakat: KPK mengimbau agar masyarakat turut serta dalam mengawasi potensi politik uang dan praktik korupsi.

Fokus Pengawasan KPK

• Pencegahan Korupsi: Pengawasan KPK, melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), akan berfokus pada perencanaan, penganggaran, dan penyaluran bansos, dengan harapan Pilkada 2024 terhindar dari korupsi.

• Penggunaan Data Terpadu: KPK mendorong agar bansos diberikan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mencegah penyelewengan.

Arahan dan Larangan

• Surat Edaran Kemendagri: Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan larangan penyaluran bansos dari APBD hingga hari pemungutan suara, sementara program dari kementerian yang membutuhkan penyaluran segera tetap diizinkan dengan syarat melaporkan detailnya.

Melalui keterlibatan publik dan pengawasan ketat, diharapkan pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan integeritas dan bebas dari korupsi serta penyelewengan dana bansos.